TANJUNG REDEB - Selama 8 hari, pelaksanaan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) yang dilaksanakan Kodim 0902 TRD hingga Jum’at (28/9), 500 orang menikmati pelayanan kesehatan. Sebanyak 350 orang di antaranya berupa pengobatan, pemberian pil KB 80 orang, suntik KB 45 orang, implant 32 orang, dan spiral 3 orang.
“Pelayanan kesehatan ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan selama 90 hari. Pelayanan kesehatan gratis ini dilakukan di 13 kecamatan seluruh Berau,” jelas Dandim 0902/ Trd Letkol Inf Dedy Sambowo.
Dari 350 warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut, ditemukan beberapa macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit diare yang saat ini mulai mewabah kembali di Berau. Selain diare, petugas juga menemukan penyakit ISPA yang diderita anak-anak maupun orang dewasa.
Dedy mengatakan, warga yang menerima pengobatan ini juga diberikan obat secara gratis. Ia menilai, respons masyarakat terhadap TMKK cukup tinggi.
Di samping itu, bantuan yang diberikan Pemkab Berau selama pelaksanaan TMKK ini cukup bagus, terutama bantuan obat-obatan dari Dinas Kesehatan. Obat-obatan yang digunakan merupakan bantuan dari Pemkab Berau dan PT Berau Coal.
Dari pantauan harian ini, Senin (23/7), antusiasme warga terlihat di lokasi TMKK Jl Karang Ambun, hingga balai pengobatan Kodim 0902 TRD. Terutama anak balita yang diberikan imunisasi.
TANJUNG REDEB - Berbagai upaya dilakukan Disdik Berau dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk memperbaiki kualitas pendidikan di kabupaten ini. Disdik yang dipimpin Rohaini terbilang aktif membawa angin segar bagi kalangan pendidikan. Tak heran, langkah instansi ini mendapat dukungan berbagai pihak.
Pada tahun ajaran baru 2007/2008 ini, Disdik membentuk sebuah program baru untuk meningkatkan SDM pengawas pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA dengan menyekolahkan lebih dari 40 pengawas ke Jogjakarta. Selama dua pekan, para pengawas pendidikan tersebut akan mengikuti sistem pengawasan dan pembelajaran untuk diterapkan di sekolah-sekolah di Berau.
“Tujuannya tidak lain memberikan modal pengetahuan tentang sistem pengawasan dan pembelajaran,” ujar Rohaini. Pengembangan ilmu pengetahuan tenaga pengawas tersebut merupakan tahap pertama. Selama di Jogjakarta, seluruh pengawas yang mengikuti pelatihan dibimbing sebuah lembaga pendidikan ternama, dengan materi-materi sistem pengawasan dan pembelajaran yang nantinya mudah diserap para pelajar. Rohaini berharap, pengawas yang mengikuti pelatihan tersebut memanfaatkan sebaik mungkin, dengan menyerap semua ilmu yang disampaikan pemateri.
TANJUNG REDEB - Pendapatan asli daerah (PAD) pada golongan lain-lain pendapatan asli yang sah, sangat memadai. Terutama dari bunga simpanan keuangan daerah melalui kantor kas daerah (Kasda). Hal itu diutarakan Kepala Kasda HM Kafrawi AD kemarin. Dia mengatakan, penyimpanan uang pemerintah dalam bentuk deposito dan giro, punya andil besar membantu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejak 2006, bunga deposito dan giro terkumpul Rp 40 miliar lebih melampaui target Rp 15 miliar. Sedangkan pada 2007 yang baru berjalan tujuh bulan, Kasda kembali mencapai angka penuh untuk merealisasikan target PAD dengan mengumpulkan lebih dari Rp 26,3 miliar, jauh di atas target PAD sebesar Rp 15 miliar. “Alhamdulillah, target sudah tercapai dan bisa mendongkrak PAD Berau yang targetnya Rp 55 miliar,” ujarnya.
Kafrawi mengatakan, penghimpunan dana seperti ini didasari payung hukum Permendagri No 13 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kasda diminta membuka rekening kas umum pada perbankan yang sehat, yang mana semua dana dan bunga yang masuk ke Kasda menjadi salah satu sumber PAD.
“Kasda tidak boleh mengeluarkan dana jika tidak ada surat perintah membayar (SPM) dari kepala daerah,” tegas Kafrawi. Ia menambahkan, dana yang keluar berdasarkan SPM, sejak Januari hingga Juli 2007 ini Rp 285 miliar. Menyinggung soal realisasi pembayaran tunjangan insentif (TKI) anggota DPRD, Kafrawi mengatakan, pembayarannya sudah diterima.
Terpisah, Sekretaris DPRD Berau Suryansyah membenarkan dana TKI sudah dibayar sejak April 2007. Pembayaran TKI kepada 25 anggota dewan tersebut cukup lancar, masing-masing Rp 75 juta lebih dengan potongan PPH 15 persen.
